Yohanis Rumat: DPRD NTT Kawal Kasus Petronela Tilis, Aparat Diminta Tegakkan Hukum Secara Adil

  • Whatsapp
Yohanis Rumat. (Foto: istimewa)

KUPANG, BN – Anggota DPRD NTT, Fraksi PKB, Yohanis Rumat, meminta aparat penegak hukum untuk tetap independen dalam menangani laporan dugaan pengrusakan properti kawat duri yang dilaporkan oleh Petronela Tilis. Ia menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik dan DPRD NTT akan terus mengawalnya hingga tuntas.

“Pihak kepolisian tidak boleh terpengaruh oleh upaya politisasi dan pembelokan fakta. Kami di DPRD NTT akan terus memantau kasus ini sampai selesai,” ujar Yohanis Rumat, SE, dalam keterangannya kepada media, Jumat (07/03/2025), di ruang Fraksi PKB NTT.

Read More

Menanggapi hasil gelar perkara yang merekomendasikan pemeriksaan saksi ahli, Yohanis menyoroti adanya indikasi upaya pembelokan fakta hukum oleh oknum tertentu.

“Jika melihat kronologi yang disampaikan korban, ada dugaan upaya pembelokan dan penghindaran fakta hukum. Kita sebagai bagian dari pemerintahan—baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif—harus memastikan hukum ditegakkan tanpa intervensi apa pun. Jangan sampai rakyat kecil semakin terpuruk, sementara mereka yang berkuasa justru tertawa,” tegasnya.

Menurut politisi asal Manggarai ini, laporan Petronela Tilis memiliki dasar hukum yang jelas, didukung oleh saksi-saksi. Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan objektif.

“Jika peristiwa hukumnya ada, dan saksi-saksi mendukung kebenaran kasus ini, maka proses hukum harus berjalan hingga tuntas. Soal siapa yang benar atau salah, biarkan pengadilan yang memutuskan. DPRD NTT akan terus mengawal kasus ini,” tandasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD NTT, Yohanis juga menyoroti lambannya penanganan kasus ini, yang menimbulkan dugaan adanya intervensi pihak luar.

“Kami berharap aparat penegak hukum berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan, uang, atau kepentingan pribadi. Hukum harus ditegakkan secara adil, terutama bagi rakyat kecil seperti Nenek Petronela Tilis. DPRD NTT dan aparat penegak hukum harus selalu berdiri di garis depan untuk membela mereka yang miskin, lemah, dan tertindas,” pungkasnya. (*/BN)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *