KUPANG, berandanusantara.com – Kritik pedas dilontarkan Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap manajemen PT. Flobamor.
Kritik itu diutarakan dalam pandangan fraksi saat sidang paripurna DPRD provinsi NTT, dengan agenda pandangan fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2020 dan dua (2) Ranperda provinsi NTT, Selasa (29/10/2019).
Manajemen maupun ‘core business’ Badan Usaha milik pemerintah provinsi NTT itu, dalam pandangan fraksi gabungan, perlu dirombak secara menyeluruh.
“Sudah bukan rahasia lagi, keberadaan PT Flobamor tak ubahnya seperti sebuah arena kongkow dengan tagline “Ale Rasa Beta Rasa”,” ungkap juru bicara fraksi, Dominggus Dama ketika membacakan pandangan fraksi.
Selain itu, fraksi yang diketuai Reny Marlina Un itu juga mengingatkan agar perlu ada evaluasi terhadap PT. Jamkrida sebelum diberikan suntikan modal tambahan.
Di sisi lain, fraksi ini juga mengapresiasi terobosan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD, dengan renegosiasi kerja sama bisnis dengan pihak ketiga atas aset-aset pemprov yakni hotel Sasando dan Suba Suka.
Meski demikian, ungkap Dominggus Dama, fraksi ini juga mengingatkan pemerintah bahwa pengambilalihan manajemen hotel Sasando oleh pemprov NTT sebelum ada keputusan inkracht dapat beresiko terhadap pembayaran denda, karena saat ini sedang dalam sengketa.
Tidak hanya itu, fraksi ini juga mengkritisi penyerapan anggaran dari banyak OPD lingkup pemprov NTT yang masih rendah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2019.
“Bukan rahasia lagi bahwa keterlambatan realisasi program akan ditebus dengan jurus “kebut akhir tahun anggaran”,” ujar Dominggus Dama membacakan pandangan fraksi.
Hal ini, menurut fraksi, akan beresiko terhadap besarnya Silpa dan berdampak pada gagalnya pencapaian target-target yang ditetapkan, termasuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keterlambatan realisasi program sangat mempengaruhi geliat ekonomi khususnya ekonomi mikro di daerah,” jelas Dama. (AM/BN)
