KUPANG, BN – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang di ruang kerjanya pada Selasa (11/3/2025). Dalam pertemuan ini, Wali Kota didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jimmy Tunliu.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, Kepala KPPN Kupang, Masta Boru Manurung, serta Kepala Seksi Pengawasan IV, I Putu Adhi Saputra.
Kepala KPPN Kupang, Masta Boru Manurung, menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring terhadap penyaluran dana dan pengelolaan perpajakan di seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah kebocoran dana serta memastikan seluruh kewajiban perpajakan tercatat dengan baik.
“Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, KPPN, dan lembaga pengawasan lainnya untuk memperkuat sistem ini. Dengan demikian, dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak, dan penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Kupang mengapresiasi dukungan KPPN dalam mendorong pengelolaan keuangan dan perpajakan yang lebih transparan serta akuntabel. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus meningkatkan sinergi dalam memperkuat sistem pengelolaan dana dan perpajakan.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah perbaikan sistem pengelolaan dana dan pajak ini. Transparansi adalah fondasi utama bagi pemerintahan yang bersih dan ekonomi yang sehat. Saya meminta kepada Plt. Kepala BKAD untuk lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan memastikan pengelolaan perpajakan di setiap perangkat daerah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan bahwa penguatan sistem ini tidak hanya berdampak pada tata kelola keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang merata serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang. Ia berharap seluruh dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. (*/BN)
