KUPANG, berandanusantara.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Nusa Tenggara timur (BMPS NTT) akan menggelar Seminar Bertajuk Diskusi Akhir Tahun dengan tema “Evaluasi 2019 dan Proyeksi Pembangunan Pendidikan NTT Tahun 2020”.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Selasa (17/12/2019) di Aula Kantor DPD RI Perwakilan NTT, Jalan Polisi Militer, Kota Kupang. Kegiatan tersebut adalah kerja sama BMPS NTT dan DPD RI, serta melibatkan para pemangku kepentingan.
Ketua BPMS NTT, Winston Neil Rondo kepada media, Senin (9/12/2019) mengatakan hadirnya para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi pembangunan pendidikan di Tahun 2019.
“Delain itu, harapan terkait hal penting yang harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan demi terlaksananya Pendidikan pada tahun 2020 yang lebih baik,” jelas mantan Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Keterlibatan pemangku kepentingan, menurut Winston, merupakan tradisi BMPS NTT untuk membangun pendidikaan NTT dengan harapan bisa bersama-sama dengan pemangku kepentingan merumuskan langkah strategis dengan mendengar langsung suara dari bawah.
Jadi kami akan undang seluruh komponen pendidikan, para aktivis pendidikan NTT, Kepala Sekolah. Suara mereka bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Kita harus sanggup membangun pendidikan NTT yang memanusiakan manusia, harus ada kesetaraan antara sekolah Negeri dan sekolah Swasta. Jadi itu semangat kami,” ungkapnya.
Mantan Ketua Pemuda Sinode GMIT ini menambahkan, kegiatan tersebut adalah agenda tahunan yang sudah menjadi prioritas BMPS NTT. Diskusi pada tahun 2019 ini diupayakan mendapatkan rekomendasi demi terlaksananya pembangunan Pendidikan NTT untuk mewujudkan NTT Bangkit dan Sejahtera yang sementara dipelopori oleh Pemerintah Provinsi.
Diwaktu yang sama, Ketua Panitia diskusi akhir tahun BMPS NTT, Soni Udju Edo mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan melibatkan semua stake holder, bukan hanya pemerintah dan DPRD namun akan mengundang aktivis pendidikan, seperti Ketua BEM/BLM FKIP.
“Beberapa tokoh pendidikan akan kami undang juga, Dekan FKIP dari universitas yang ada di Kota Kupang, kami libatkan, harapannya diskusi ini melahirkan pikiran bernas untuk kesuksesan penyelenggaraan pendidikan tahun 2020 mendatang,” ujar mahasiswa Pasca Sarjana Undana ini.
Selain merupakan wadah reflektif perjalanan pendidikan swasta sepanjang tahun 2019, diskusi ini juga akan membahas tentang sikap sekolah swasta menerjemahkan konsep pendidikan berbasis digital menghadapi era industri 4.0 yang saat ini digaungkan oleh Mendikbud, Nadim Makarim.
Seminar yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Senator Hilda Manafe akan menghadirkan 200 peserta dari setiap sekolah swasta yang ada di Provinsi NTT dan beberapa sekolah negeri yang ada di Kota Kupang.
“Semoga semua guru, pelaku dan pendiri sekolah swasta bisa hadir, kami juga akan mengundang beberapa sekolah negeri. Khusus untuk materi konsep pendidikan era digital ala menteri Nadim akan dipaparkan sekjen BMPS Pusat, ini menarik dan sangat perlu untuk dibahas,” tutup Mantan Ketua HMJ PBS FKIP Undana.
Rencananya, beberapa tokoh akan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat akan menyampaikan Visi Pembangunan Pendidikan NTT untuk mewujudkan NTT Bangkit dan Sejahtera, Sekjen BMPS Pusat sekaligus Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katholik, Romo Darmin Bula terkait analisa kebijakan pendidikan dari Mentri Milineal Nadiem Makarim dan Positioning Sekolah Swasta di Indonesia.
Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo terkait catatan 2019 dan harapan sekolah swasta untuk pembangunan pendidikan NTT, Ketua DPRD NTT/ Komisis V yang akan menyampaikan catatan DPRD terhadap evaluasi pendidikan NTT 2019, dan proyeksi pembangunan pendidikan NTT Tahun 2020.
Kemudian juga pemaparan materi dari Kepala Dinas Pendidikan NTT Drs. Benyamin Lola M.Pd, tentang rencana kebijakan pembangunan pendidikan NTT tahun 2020, serta Pimpinan Redaksi Majalah Cakraawala NTT dengan materi catatan dan rekomendasi utnuk mewujudkan NTT sebagai Provinsi Literasi. (*am/bn)