KUPANG, berandanusantara.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTT menggelar diskusi publik dengan topik “Refleksi Kritis 4 Tahun Kepemimpinan Victory-Joss”.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Utama El Tari Kupang, Kamis 8 September 2022, dengan menghadirkan enam orang narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing.
Diantaranya Gubernur NTT Viktor Laiskodat, anggota Komisi III DPR RI, Dr. Benny K Harman, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Ince D. P. Sayuna, SH.,M.Hum.,M.Kn.
Selain itu ada praktisi pertanian UKAW Ir. Zeth Malelak, M.Si, pengamat Hukum Tata Negara Undana, Dr. John Tuba Helan dan Rektor Unwira, Pater Dr. Philipus Tule, SVD.
Diskusi publik ini dipandu oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Widya Madira (Unika) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam diskusi itu membuka ruang selua-luasnya bagi siapapun untuk berdiskusi, dan siap menerima kritik dan saran yang disampaikan.
Pakar Ekonomi UKAW Kupang, Dr. Zeth Malelak, yang merupakan pemateri ke IV dalam diskusi itu memberikan kritik konstruktif terhadap empat tahun kepemimpinan Victory-Joss.
Menurut Zeth, di era kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat bersama Wakilnya Yosef Adrianus Nae Soi selalu memberikan janji-janji yang kemudian tidak terealisasi secara baik kepada masyarakat.
“Jadi di era Victory-Joss ini saya memberikan julukan dengan nama ilusi ekonomi, karena semua rencana program tidak berjalan dengan baik,” ujar Zeth dihadapan Gubernur NTT.
Dia menegaskan, banyak program kerja yang sudah direncanakan Gubernur Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi, namun belum di implementasikan secara baik.
“Terlalu banyak rencana dan rancangan yang menumpuk, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Jadi semuanya ini hanya ilusi, karena tidak ada loncatan dan transisi secara terstruktur,” tegas Zeth Malelak.
Zeth mengakui, jika Gubernur Laiskodat bersama Wakilnya Josef Nae Soi memang pernah menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar doktor, namun tidak pernah teruji.
“Artinya mereka tidak mempunyai pengalaman yang kuat, dan tidak pernah teruji. Betul bahwa mereka pernah sekolah. Tetapi tidak teruji. Karena menjalankan sebuah birokrasi itu tidak gampang,” terangnya.
Viktor Laiskodat, kata Zeth Malelak, selama ini justru bertahan dan keluar dengan cara yang menurut banyak masyarakat tidak pantas.
“Padahal keinginan gubernur itu sangat kuat, tetapi buruknya adalah komunikasi ilusi yang dibangun dengan para bupati atau pemilik wilayah,” jelasnya.
“Karena secara UU otonomi, gubernur hanya mengkoordinasi. Dan ide itu harus dijalankan secara baik oleh kepala daerah atau pemilik wilayah tersebut,” pungkasnya. (*/BN)
