KUPANG, berandanusantara.com – Kerajaan Termanu Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti rapat terbatas yang digelar Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Minggu (25/10/2020). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu penting, salah satunya terkait ketahanan pangan.
Dari Kerajaan Termanu Rote hadir langsung Manek (Raja) Vico Amalo, didampingi Permaisuri Actry Mevy Amalo. Selain ketahanan pangan, ketahanan budaya juga ikut mengemuka dalam rapat yang berlangsung di Hotel Paragon Kota Solo, Jawa Tengah.
Ketua Harian MAKN KPH, Eddy Wirabhumi mengatakan, selain menjaga nilai-nilai tradisi keraton, mereka juga bersepakat untuk mendorong program ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“Salah satu langkah konkret adalah menyiapkan lahan seluas 142.000 hektare yang tersebar di seluruh tanah air untuk ditanami tanaman pangan, khususnya non beras,” kata Eddy Wirabhumi.
Menurutnya, saat ini hampir seluruh elemen masyarakat disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19. Jika tidak diikuti dengan menjaga kelangsungan ketahanan pangan, dikhawatirkan manusia akan mati bukan karena virus corona, tapi karena kekurangan pangan.
“Oleh karena itu hari ini kita di Surakarta, kita sepakat, kita jalan terus untuk melakukan upaya pengembangan dan pelestarian tradisi budaya. Sekaligus kita akan melakukan upaya nyata dalam membantu kesulitan negara ini dalam menyediakan pangan,” paparnya.
Terkait penyediaan lahan, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi wilayah mana saja yang bisa dimasuki program ketahanan pangan.
“Untuk lahan, saat ini ada sekitar 142.000 hektare yang tersebar di seluruh tanah air untuk ditanami tanaman pangan non beras. Saat ini sedang kita inventarisasi wilayah mana saja yang bisa dimasuki program ini,” katanya.
Program ketahanan pangan tersebut, menurut Wirabumi, juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perekonomian. Untuk titik awal, lanjut dia, akan dilakukan di Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan untuk daerah Bima, Dompu dan lainnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengawalan, mulai dari pendanaan calon peserta ketahanan pangan, khususnya dalam penanaman jagung, akses kredit usaha rakyat, pembinaan tata cara pengelolaan lahan, pemilihan bibit hingga pendampingan saat pasca panen. Sehingga nantinya hasil panen sesuai harapan serta tidak dipermainkan oleh para tengkulak.
Selain itu, pendampingan mengenai kualitas produksi juga menjadi perhatian agar tidak turun. Sehingga, lanjut menantu Paku Buwono XII itu, tujuan pemerintah memberikan fasilitas kredit usaha rakyat benar benar mampu mengangkat hidup rakyat.
“Harapannya keraton-keraton di seluruh nusantara dapat memberikan konstribusi atas kesuksesan program ini. Sehingga kehadirannya dapat dirasakan masyarakat di masing-masing wilayah,” tegas dia. (*AM/Joglosemar)
