KUPANG, berandanusantara.com – Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/11/2021).
Tak sendiri, Legislator Partai NasDem ini mengajak SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia Gatoet G. Noegroho. Di sana, digelar juga bimbingan teknis dan sosialisasi pupuk bersubsidi.
Kegiatan yang berlangsung di Gereja Glorya Tuatuka itu dihadiri juga Bupati Kupang Korinus Masneno, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi NTT, petani serta stakeholder terkait.
Pada kesempatan yang sama, istri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ini pun memberikan bantuan secara simbolis program stimulus produk pupuk non subsidi kepada Koperasi Pemuda Milenial Tuatuka senilai Rp100 Juta.
Menurut Julie, permasalahan pupuk bersubsidi setiap tahun sebetulnya tidak terjadi, manakala seluruh masyarakat khususnya petani tidak bergantung pada pupuk bersubsidi.
“Setiap tahun, para petani di seluruh Indonesia hanya kebagian pupuk bersubsidi sebanyak 24 juta ton. Anggaran untuk itu pun hanya 30 persen. Jelas semua tidam akan kebagian,” beber Julie.
Pemanfaatan Pupuk
SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia Gatoet G. Noegroho mengatakan pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi selama ini masih memiliki tantangan, seperti alokasi yang ditetapkan masih kurang dari yang dibutuhkan petani.
Menurut dia, masih banyak petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan atau tidak sesuai rekomendasi. Padahal penggunaan pupuk sesuai rekomendasi bisa menjadi salah satu upaya dalam momen musim tanam.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Apalagi, dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, tidak luput dari berbagai tantangan dan kendala di lapangan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mensosialisasikan kepada petani mengenai tata cara pemupukan berimbang, agar pupuk yang dipakai lebih efisien, tidak boros, dan dapat mendorong hasil panen menjadi lebih baik,” ujar Gatoet.
Adapun contoh rekomendasi pupuk berimbang untuk komoditas padi adalah 5:3:2 dengan rincian 500 kg pupuk organik, 300 kg pupuk NPK, dan 200 kg pupuk urea.
Oleh karena itu, Gatoet berharap melalui bimtek ini mendapat dukungan dari pihak parlemen khususnya Komisi IV DPR untuk mensosialisasikan serta mencarikan solusi lain dalam mengoptimalkan penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung musim tanam.
Pasalnya, masih banyak petani yang menganggap bahwa semakin banyak pupuk khususnya urea maka tanaman yang dihasilkan semakin bagus. Padahal penggunaan pupuk urea yang semakin banyak membuat kondisi lahan atau tanah menjadi tidak sehat.
Kondisi tanah yang tidak sehat dikarenakan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dalam jangka panjang. Adapun rata-rata petani nasional menggunakan urea sebanyak 400 kg per hektar.
Selain itu, lanjut Gatoet, Pupuk Indonesia juga berharap kegiatan pemupukan berimbang dapat didukung oleh teknologi dan infrastruktur pertanian yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang berujung kepada meningkatnya pendapatan petani.
“Perlu kita ketahui bersama juga, bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi memang terbatas. Oleh karena itu pemerintah menerapkan sejumlah aturan dan persyaratan sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak,” tandas Gatoet.
“Tentunya tidak semua petani pada akhirnya dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan keinginannya. Sedangkan, pupuk non subsidi harganya lebih tinggi jika dibandingkan pupuk bersubsidi,” pungkasnya. (*BN)
