KUPANG, BN – Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Neil Rondo, meminta semua pihak di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk menahan diri terkait dugaan korupsi Dana BOS di Yayasan Tunas Timur (Yatutim).
Ia menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap awal penyelidikan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
“Sebagai BMPS NTT yang menaungi sekolah swasta di NTT, kami minta semua pihak menahan diri. Mari kita serahkan urusan ini pada proses hukum yang berlaku, yang sedang berproses di Kejaksaan,” ujar Winston dalam siaran persnya di Kupang, Senin, 10 Maret 2025.
Winston menyoroti dampak dari penghentian sementara Dana BOS terhadap sembilan Sekolah Dasar (SD) swasta di SBD yang berada di bawah naungan Yatutim. Ia menyesalkan kebijakan tersebut karena menghambat kegiatan belajar-mengajar dan merugikan guru serta murid.
“Belum ada yang diperiksa, tetapi korbannya sudah ada—sembilan sekolah dasar Yatutim harus menanggung akibatnya. Dana BOS mereka ditahan oleh Dinas Pendidikan setempat, membuat sekolah-sekolah ini nyaris kolaps. Kasihan guru-guru dan murid-muridnya,” ungkapnya.
Winston menegaskan bahwa pendidikan dan proses hukum harus dipisahkan. Ia mengingatkan agar sekolah-sekolah swasta tidak dihukum atas sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.
“Kami tidak mencampuri proses hukum, tetapi kami meminta agar hak pendidikan anak-anak dan kesejahteraan guru tetap dijaga. Jangan sampai penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta kita lumpuh hanya karena kasus yang masih dalam tahap penyelidikan,” tegasnya.
Selain itu, Winston juga berharap agar situasi politik di tahun pemilu ini tidak memperkeruh dunia pendidikan di NTT yang sudah tertinggal.
“Jangan sampai bias politik dari Pileg atau Pilkada merusak pendidikan kita. Biarkan sekolah tetap berjalan dan proses hukum tetap berlangsung sebagaimana mestinya,” katanya.
Sebagai penutup, Winston kembali mengajak semua pihak di Kabupaten SBD untuk menahan diri dan memastikan sekolah-sekolah tetap dapat menjalankan tugas pendidikannya.
“Dana BOS berkaitan dengan gaji guru dan operasional sekolah. Jangan sampai pendidikan anak-anak kita menjadi korban dari sebuah proses hukum yang belum berkekuatan tetap,” pungkasnya. (*/BN)
