KUPANG, BN – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri Workshop Penguatan Kapasitas Jaringan Masyarakat Sipil dan Fasilitator dalam rangka persiapan pelaksanaan Musrenbang Inklusif di Provinsi NTT.
Acara ini diselenggarakan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Selasa (11/3/2025).
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan fasilitator dalam mendampingi serta memfasilitasi kelompok rentan agar dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN).
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“RKPD menjadi rencana kerja tahunan yang harus disusun secara sistematis dan partisipatif. Salah satu tahapannya adalah Musrenbang, yang harus inklusif agar seluruh kelompok masyarakat, terutama yang rentan, dapat berpartisipasi dalam pembangunan,” ujar Melki.
Melki juga memaparkan capaian pembangunan makro di NTT hingga 2024, dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%, dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh tertinggi (13,28%). Tingkat kemiskinan turun menjadi 19,02% pada September 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,02% pada Agustus 2024.
Meski ada peningkatan, Melki mengingatkan bahwa masih banyak tantangan, seperti keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang sulit.
“Kita tidak boleh lengah! Masih ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Inilah mengapa Musrenbang Inklusi sangat penting untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Untuk memastikan keberlanjutan program inklusif ini, Pemprov NTT telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN).
Peraturan ini bertujuan untuk: mengintegrasikan isu-isu kelompok rentan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, membuka ruang dialog dan partisipasi bagi kelompok rentan, dan mendorong kabupaten/kota untuk mengadopsi forum perencanaan inklusif serupa.
Gubernur Melki menekankan bahwa peran OMS dan fasilitator sangat penting dalam mendampingi kelompok rentan agar aspirasi mereka tersampaikan secara efektif.
“Kegiatan ini diharapkan bisa memperlengkapi OMS agar memahami siklus perencanaan dan tata kelola pembangunan. Fasilitator juga harus mampu memastikan Musrenbang Inklusif benar-benar berjalan inklusif dan efektif,” tambahnya.
Kepala SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, menyampaikan bahwa Program SKALA merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia, yang berkolaborasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, serta pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif di NTT. Kami sangat menyambut baik inisiatif Pemprov NTT dalam menerbitkan Pergub No. 2 Tahun 2025 untuk memastikan Musrenbang benar-benar inklusif bagi kelompok rentan,” ungkap Yohanes.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Melalui inisiatif ini, diharapkan perencanaan pembangunan di NTT semakin inklusif, memastikan kelompok rentan tidak hanya didengar tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah. (*/BN)
