KUPANG, berandanusantara.com – Posko Solidaritas untuk Korban Demam Berdarah (DBD) di kabupaten Sumba Timur mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoal yang terbilang cukup parah itu.
Tidak hanya Gubernur, para anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Sumba juga ikut didesak agar ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan yang telah merenggut nyawa mecapai 18 orang tersebut sejak Januari-Maret 2019.
Koordinator lapangan (korlap) posko solidaritas untuk korban DBD Sumba Timur, Nong Emanuel mengatakan, selain telah merenggut 18 nyawa, tercatat 460 pasien telah terserang DBD sejak Januari-Februari 2019.
Untuk itu, menurut Nong, pihaknya membawa 7 sikap dalam aksi tersebut diantaranya; pemerintah dan DPRD harus memperbaikan tata kelolah kota dan sanitasi di Sumba Timur, DPRD harus serius mengawasi tindakan pencegahan DBD baik dari sisi anggaran dan regulasi.
Selain itu, menurut Nong, memperbaiki dan membenahi tata kelolah lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Undang-undang 32 tahun 2009, pengelolaan sampah harus berbasis pada Undang-undang nomor 18 tahun 2008, membentuk tim khusus dan relawan untuk mencegah penularan DBD.
Nong melanjutkan, penyediaan posko-posko dan obat di setiap kecamatan juga harus dilakukan agar dapat meminimalisir jarak dan keterlambatan akses kesehatan warga yang terkena wabah DBD.
“Yang terakhir kami meminta Gubernur NTT, pak Viktor Laiskodat untuk turun tangan menyelesaikan persoalan DBD di Sumba Timur,” tegas Nong.
Posko Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur merupakan gabungan dari sejumlah organisasi yakni GMNI, GMKI, PMKRI, Permasi, Permapelta, Kemmas, Ipmastim, IRGSC serta Walhi NTT.
(BN/PB)
