SOE, berandanusantara.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Sabtu (2/6/2018) hingga Minggu (3/6/2018) menggelar konsinyering bersama jajaran DPD II Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi, Satgas Human Traficking dan Badan Bantuan Hukum dan HAM (Bakhunham) DPD Golkar NTT.
Tiga lembaga baru bentukan DPD Golkar NTT ini telah resmi dibentuk dalam forum Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar NTT pada 25 Mei 2018 lalu.
Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Soe, Sabtu (2/6/2018) mengatakan, konsinyering ini digelar dengan tujuan untuk membentuk kelembagaan beserta petunjuk teknis pelaksanaan untuk mengoperasionalkan sistim kerja dari tiga lembaga ini.
“Kita menyusun teknis pelaksanaan dari ketiga lembaga ini supaya segera beroperasi, karena lembaga-lembaga itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan Partai Golkar NTT ingin terlibat langsung dan tidak hanya sebatas wacana,” katanya.
Dikatakannya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang didesain oleh tim perumus DPD I Partai Golkar NTT dijadikan sebagai pedoman bagi DPD II Partai Golkar Kabupaten dan Kota se NTT.
“Kita sangat serius untuk turut serta menangani masalah korupsi dan perdagangan orang di NTT sehingga lembaga-lembaga yang kita bentuk ini siap dioperasionalkan oleh infrstrutur Golkar hingga ke desa dan kelurahan,” jelasnya.
Laka Lena memastikan, Satgas Anti Korupsi dan Satgas Anti Human Traffiking DPD Golkar NTT bakal dipimpin oleh pihak luar yang bukan pengurus Partai Golkar dan juga yang bukan pengurus partai politik lain.
“Kami sudah menggandeng teman-teman aktifis di luar Partai Golkar dan juga yang tidak terikat dengan partai politik lain yang selama ini diketahui publik sebagai pihak yang getol dan aktif bekerja untuk pemberantasan korupsi dan pemberantasan perdagangan orang.
Laka Lena yang juga bakal calon anggota DPR RI dari Dapil NTT II ini menambahkan, khusus Satgas Anti Korupsi Partai Golkar akan fokus pada rana pencegahan korupsi.
“Satgas ini akan bekerja maksimal bersama-sama dengan seluruh kader Partai Golkar di semua tingkatan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di semua lini,” katanya.
Dalam acara konsinyering itu berbagai masukan disampaikan oleh berbagai pihak termasuk Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi NTT Felix Pullu, SH, Drs. Aloisius Dando, H. Muhamaad Ansor dan juga para pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten TTS. Dalam forum itu, dirangkai juga dengan acara orientasi fungsinonaris DPD Partai Golkar Provinsi NTT untuk kaum muda dan perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Turut memberikan materi dalam acara orientasi fungsionaris itu adalah Prof. Yohanes Usfunan. (*am/llt)
