KUPANG, BN — Data mengejutkan terungkap dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 yang digelar secara virtual dan diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkap bahwa sekitar 70 persen narapidana di wilayahnya terlibat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ini persoalan serius yang harus kita tanggulangi bersama. Angka ini bukan hanya statistik, tapi peringatan bahwa ada krisis sosial yang sedang terjadi di NTT,” kata Gubernur Melki saat berdialog secara virtual dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Gubernur Melki menyatakan bahwa pemerintah provinsi bersama seluruh unsur Forkopimda kini menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas utama. Upaya pencegahan dan penanganan akan dilakukan secara lebih terarah dan kolaboratif.
“Anak-anak dan perempuan harus bisa menjalani hidup dengan aman dan nyaman di NTT. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang melindungi mereka,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian acara Tasyakuran HBP ke-61 yang mengangkat tema “Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat.” Dalam acara itu, Menteri Agus Andrianto juga menekankan pentingnya peran pemasyarakatan dalam menghadirkan keadilan restoratif dan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menyoroti perlunya refleksi yang menghasilkan aksi nyata, termasuk menjadikan lapas sebagai pusat pemberdayaan warga binaan melalui program-program produktif, seperti ketahanan pangan.
Meski fokus utama acara adalah pembinaan warga binaan, perhatian publik tertuju pada pernyataan Gubernur yang membuka mata akan besarnya tantangan sosial yang dihadapi NTT.
“Ini bukan hanya soal pembinaan di lapas, tapi soal perbaikan sistem sosial secara menyeluruh—mulai dari edukasi, perlindungan korban, hingga penegakan hukum,” pungkas Gubernur Melki. (*/BN)
